tugas otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi. tugas otonomi daerah

Definisi otonomi daerah. Pasang surat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergantian orde kekuasaan yang masih sangat membutuhkan konsolidasi. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur. Otonomi daerah menurut Samugyo Ibnu Redjo bahwa otonomi daerah. Urgensi Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional. terciptanya pemerintahan yang efesien. Dilansir dari buku Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2007) karya Hanif Nurcholis, berkaitan dengan otonomi daerah, maka kebijakan yang diambil menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi seusai dengan peraturan perundang-undangan. 32 Tahun 2004 diantaranya: 1. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri dari. Pengertian otonomi daerah ditemukan juga dalam Undang-undang No. Otonomi daerah dikaitkan semata – mata dengan uang. Dalam Peraturan Pemerintah No. Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sementara di daerah, terdapat 2 fungsi, yakni eksekutif dan legislatif. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. OLEH : TOMMY DWI LAKSONO 0902069. pp. Bergesernya praktik-praktik tikus berdasi atau korupsi yang semula berawal dari pihak-pihak terkait pada pemerintahan pusat akan bergeser ke pemerintahan daerah. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Tugas Pembantuan, Instansi Vertikal, Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab adalah sama dengan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menerangkan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai. A. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sementara itu, menurut UU No. A. MATAKULIAH DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (IP-0 Revisi : 00 Halaman : Hal. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD adalah lembaga independen pemantauan pelaksanaan otonomi daerah yang lahir dari sebuah pemikiran bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 1 Pengertian PGRI dan Otonomi Daerah1) Pengertian PGRIPGRI merupakan wadah tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas. Website resmi biro pemerintahan dan otonomi daerah pemerintah provinsi Jawa Barat. 3 asas otonomi daerah di Indonesia menurut undang-undang beserta contoh dan penjelasannya meliputi. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa , 2001 : 805). Mengurangi Tugas Pemerintah Pusat; Adanya otonomi daerah mengurangi. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan. Titik berat otonomi daerah pada dasarnya terletak pada percepatan pembangunan dan pelayanan- pelayanan langsung terhadap masyarakat sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur sesuai dengan alinea ke IV UUDNRI Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukan bahwa desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sangat penting guna menjaga keutuhan NKRI. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. B. Asas Tugas Pembantuan Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat diserahi kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (medebewind). pengertian dari asas ini sendiri yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah negara kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. 1. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi antara lain dicirikan dengan adanya peraturan daerah, perwakilan rakyat di tingkat daerah, dan. Agar istilah-istilah. Kesatuan Republik Indonesia, sehingga model otonomi daerah di Indonesia ini tidak akan dapat dibandingkan dengan model konsep Negara Federal yang sering diagungkan oleh banyak kalangan sebagai model alternatif dari konsep otonomi daerah di Indonesia. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengertian Otonomi Daerah . “NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas. Contoh keberhasilan dari otonomi daerah dalah semakin luasnya kewenangan dari DPRD selaku Lembaga legeslatif serta kewenangan kepala daerah selaku eksekutif dan. 115. Adjar. Asas Pemerintahan Daerah Desentralisasi. 2 Pembagian daerah Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. OTONOMI DAERAH (Pendekatan Historis) Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah DPD dapat mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. politik di Indonesia. oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. (2 ) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengaturdanmengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 49. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. , Afan Gaffar dan. Jakarta: Mariana, Dede. Ditambah juga, prinsip ini memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mendorong potensi daerah dan melakukan pengembangan sesuai potensi. 30-16. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Sub Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas : Menyusun program kerja Sub Bagian Otonomi Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas; Menyusun data penunjang pencalonan, pelantikan, pemberhentian. dan rincian tugas Jabatan Struktural pada Sekterariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. tugas-tugasnya untuk pelayanan publik sesuai dengan amanat undang-undang diproleh melalui dua cara yaitu tugas atributif dan tugas -tugas delegatif. 240,9 milyar (APBN 2015) Susunan organisasi;. Selain itu fungsi legislasi yang diemban DPD misalnya saol otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Syaukani. 2 Pengertian Otonomi Daerah Otonomi Atau Autonomy Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu“ Autos “ Yang Berarti Sendiri, Dan “ Namos “ Yang Berarti Hukum Atau Aturan. Tugas dan wewenang DPD tersebut, antara lain: Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Maka dari itu, otonomi daerah. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Hlm. Pejabat harus melakukan pemberdayaan politik warga masyarakat dilakukan melalui pendidikan politik dan keberadaan organisasi swadaya masyarakat, media massa dan lainnya. adalah pola pemerintahan sendiri. Agar istilah-istilah. Dikutip dari laman dpr. 2. Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali…. A. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; c. mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. OTONOMI DAERAH Apa itu Otonomi Daerah ? • Secara bahasa Otonomi adalah kewenangan. Kewenangan Daerah Otonom. 1-55 Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ANDI PITONO Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Jatinangor Jalan Raya Jatinangor KM 20 Sumedang, Jawa Barat 28293, Telp/Fax (022) 7798252Merencanakan perubahan dalam suasana otonomi daerah dengan problematika daerah yang semakin variatif baik skala maupun dimensinya;. Lembaga teknis daerah; Merupakan unsur. 938 orang (2014) Alokasi APBN: Rp7. Jawaban Soal 1: Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia adalah : Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi bila otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, meliputi kewenangan perda-perdanya yang mengakomodir kepentingan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Otonomi tidak dirancang agar suatu daerah memiliki sifat-sifat. kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten/ Kota didasarkan pada Asas Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. PENJELASAN UNDANG. Presentation Transcript. 30. Tinjauan Otonomi Daerah . Sub Bagian. Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai gagasan tentang otonomi daerah. . 2. Menurut F. Otonomi tidak dirancang agar suatu daerah memiliki sifat-sifat seperti suatu Negara. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Manajemen yang Baik: susunan organisasi beserta pejabat, tugas,dan wewenang harus memiliki hubungan yang baik dalam rangka mencapai tujuan. id. pemerintahan adalah asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan. Download (828kB) Text (SERTIFIKAT DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM. Dan hal ini sesungguhnya telah disadari oleh Pemerintah maka dalam menjalankan sistem Otonomi Daerah dibentuklah aturan khusus yang spesifik mengatur Pembagian urusan, kewenangan dan tugas yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tingkat Propinsi dan Pemerintah tingkat kabupaten/Kota. 1. 42. 2. biropemotdajabar@gmail. Wewenang 3. Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II adalah terwujudnya sebagian besar penyelenggaraan urusan otonomi pada Daerah. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. 2. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU No. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam UUD 1945. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. Secara umum, otonomi bertujuan agar pemerintah dapat bekerja lebih efektif dalam melayani masyarakat dan mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. 4 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pengampu mata kuliah otonomi daerah mengadakan Buku Rancangan Pengajaran yang dijadikan dasar bagi dosen untuk menyiapkan materi, mengajar, dan memberikan tugas-tugas untuk mata kuliah otonomi daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan permasalahan dan. Urusan tersebut. Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 HAW. Tugas DPD. 3. ( Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang otonomi daerah yang ada dalam BMP MKDU4111) Jawab: Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni. / Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 2 (2020):. Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam. Selain prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. s. Majalah Hukum Nasional. Pemerintahan daerah bertugas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2), menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat (Pasal 18 ayat 5), serta berhak untuk. 1. 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. pemerintahan adalah asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan. Agar istilah-istilah. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah dengan nyata ini memiliki maksud bahwa otonomi diberikan untuk pemerintah daerah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Undang-Undang dasar 1945 pasal 18, 18 A dan B, dimana pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia Dalam UU No. Secara umum, tujuan utama diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, yaitu untuk berbagi tugas dengan pemerintah pusat, agar pemerintah pusat lebih berkonsentrasi dalam merumuskan kebijakan yang bersifat umum, menyeluruh dan berskala besar, serta lebih mendasar. A. Tugas Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Otonomi dan pemekaran daerah. adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Negara Tahun 1945. , M. Sebagai lembaga negara yang mewakili aspirasi daerah, DPD memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 22D UUD NRI 1945. Beberapa faktor-faktor yang menetukan prospek otonomi daerah, diantaranya, yaitu : Faktor Pertama adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam peenyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa peran administratif diantaranya adalah dalam. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia. Faktor / Latar Belakang Otonomi Daerah. 25 Soal Perang Dunia II Beserta Jawaban. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam skala nasional yang mengatur harkat dan kepentingan warga negara Indonesia. Diponegoro No. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. 2. Mengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri. 10 tahun 2004 , LN. Undang-Undang No. Kewenangan pembentukan peraturan daerah (perda) oleh pemerintah daerah merupakan ciri khas dari penerapan prinsip otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian. b. Respon terhadap UU no. Pejabat daerah harus bisa bertanggung jawab dan jujur. Tidak semua daerah otonom memiliki. MH1 Abstrak :. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf. Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Devolusi 4. Dalam UU ini, menurut Mahfud (2006:245), DPRD dijadikan tulang punggung otonomi daerah, sedangkan tugas-tugas pembantuan dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat. moral maupun kapasitasnya. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah. Penghambat pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut: Tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tinggi, sehingga masih memerlukan bantuan dari pusat atau daerah lain. Penyerahan sebahagian besar dari tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan hal yang penting dalam penerapan otonomi daerah, namunPemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahPeraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Di daerah otonom, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. Policy Making: Merumuskan kabijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan didaerah; 3. Pengertian Otonomi Daerah. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi daerah: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 B ayat 1 dan 2. Pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Kasubag Otonomi Daerah; Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Abstract. Tidak terkecuali sebuah kota kecil namun padat penduduk, yakni Depok. Fungsi pemerintah pusatPemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. TUGAS 3. Otonomi daerah masa kemerdekaan, hingga demokrasi terpimpin (1945-1965). Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komposisi Aparatur Menurut Pangkat / Golongan / Ruang serta Tingkat. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli 1. Desentralisasi adalah penyerahan antar wewenang ataupun kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur pekerjaannya secara sendirinya, namun tidak untuk keseluruhan, kemananan, hukum atau juga kebijakan fiskal merupakan ada beberapa dari hal yang masih terpusat di pemerintahan pusat,akan. Dalam konsep itu, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Bisa juga dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang.